Kotak Hitam MH17 Tidak Akan Dikembalikan Ke Malaysia


Perdana Menteri Belanda Mark Rutte berkata pada jumpa pers Senin kemarin bahwa kereta yang membawa sekitar 200 kantong jenasah sedang menuju Donetsk yang dikuasai pemberontak untuk kemudian menuju Kharkiv yang dikuasai pemerintah Ukraina. Dari sini, jenasah-jenasah itu dibawa ke Belanda untuk diidentifikasi.

Kereta tersebut sudah meninggalkan situs jatuhnya pesawat setelah Perdana Menteri Malaysia mencapai kesepakatan dengan kelompok separatis dalam penanganan jenasah untuk kemudian diserahkan kepada pihak berwenang di Belanda yang paling menderita akibat bencana ini.

Selasa pagi waktu setempat pemimpin senior separatis Aleksander Borodai menyerahkan kotak hitam pesawat di Donetsk.

"Ini dia, kotak hitamnya," kata Borodai kepada wartawan di markas besar apa yang menamakan dirinya Republik Rakyat Donetsk.

Kolonel Mohamed Sakri dari Dewan Keamanan Nasional Malaysia mengungkapkan bahwa dua kotak hitam MH17 itu dalam keadaan baik.

Penyerahan jenasah dan kotak hitam serta sulitnya penyelidik internasional mendapatkan akses ke situs jatuhan pesawat, kian memperbesar tuntutan bagi diperluasnya sanksi kepada Rusia karena telah menyokong pihak pemberontak Ukraina.

Sementara itu Dewan Keamanan PBB dengan suara mutlak mengeluarkan resolusi yang menuntut siapa pun yang bertanggung jawab untuk diadili dan semua negara mesti bekerjasama dalam menciptakan akuntabilitas.  Resolusi itu juga menuntut kelompok bersenjata mengizinkan akses aman, penuh dan tidak dibatasi ke situs jatuhnya pesawat.

"Kita berhutang kepada para korban dan keluarga mereka untuk mengetahui apa yang telah terjadi dan siapa yang bertanggung jawab," kata Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang terbang ke New York untuk merundingkan resolusi PBB itu. Australia sendiri kehilangan 28 warga negaranya akibat kecelakaan itu.

Kremlin sendiri mengatakan bahwa Vladimir Putin telah berbicara kepada PM Belanda Mark Rutte lewat telepon, bahwa dia memberikan "pengkajian tinggi atas resolusi yang telah diloloskan Dewan Keamanan PBB perihal investigasi mengenai bencana itu," demikian Reuters.